Isu tentang gaji satpam di bawah UMR sering muncul di berbagai daerah di Indonesia.
Meski pekerjaan satpam menuntut tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, banyak yang mengaku menerima gaji di bawah upah minimum regional.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah praktik tersebut melanggar hukum? Dan apa hak yang dimiliki satpam jika upahnya di bawah standar pemerintah?
Artikel ini membahas secara lengkap dasar hukum, aturan resmi, serta langkah yang bisa ditempuh oleh tenaga keamanan yang menerima gaji di bawah UMR.
1. Pengertian UMR dan Kewajiban Perusahaan
Upah Minimum Regional (UMR) — yang kini dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) — merupakan batas upah terendah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja.
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Setiap tahun, pemerintah daerah menetapkan nilai UMP dan UMK berdasarkan pertumbuhan ekonomi serta inflasi di wilayah masing-masing.
Perusahaan, lembaga, maupun instansi yang mempekerjakan tenaga kerja wajib membayar upah sekurang-kurangnya sesuai angka tersebut.
2. Posisi Satpam dalam Hukum Ketenagakerjaan
Satpam atau Satuan Pengamanan (Satpam) merupakan profesi yang diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
Mereka biasanya bekerja di bawah perusahaan jasa keamanan (outsourcing), meskipun ditempatkan di berbagai instansi — termasuk kantor pemerintahan, sekolah, bank, dan perumahan.
Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, satpam tetap tergolong sebagai pekerja atau buruh, sehingga berhak atas perlindungan upah minimum.
Artinya, perusahaan penyedia jasa keamanan wajib membayar gaji satpam sesuai UMR di daerah tempatnya bekerja, bukan berdasarkan kontrak semata.
3. Apakah Gaji Satpam di Bawah UMR Melanggar Hukum?
Jawabannya: ya, melanggar hukum.
Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 secara tegas menyatakan:
“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana ditetapkan pemerintah.”
Artinya, membayar satpam di bawah UMR adalah pelanggaran hukum, kecuali ada perjanjian kerja khusus yang sah dan disetujui pemerintah dalam bentuk penangguhan.
Namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan keamanan yang memberikan gaji di bawah standar dengan alasan kontrak outsourcing atau sistem borongan.
Padahal, alasan tersebut tidak membebaskan kewajiban pembayaran upah sesuai UMR.
4. Sanksi bagi Perusahaan yang Membayar di Bawah UMR
Pemerintah telah menetapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan upah minimum.
Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha yang membayar upah di bawah UMR dapat dikenakan:
- Pidana penjara selama 1 hingga 4 tahun, dan/atau
- Denda sebesar Rp100 juta hingga Rp400 juta.
Selain sanksi pidana, perusahaan juga bisa dikenai sanksi administratif, seperti:
- Teguran tertulis
- Pembekuan izin usaha
- Pencabutan izin operasional
Dengan kata lain, membayar satpam di bawah UMR bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi pelanggaran hukum yang dapat dipidana.
5. Faktor Penyebab Satpam Digaji di Bawah UMR
Meski aturan jelas, banyak satpam yang masih menerima gaji rendah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:
- Sistem outsourcing berlapis — Perusahaan pengguna jasa menggunakan pihak ketiga, bahkan keempat, sehingga biaya keamanan terpotong di setiap level.
- Kurangnya pengawasan dari dinas tenaga kerja (Disnaker).
- Kelemahan posisi tawar satpam, terutama yang belum bersertifikat Gada Pratama.
- Ketidaktahuan pekerja terhadap haknya.
- Persaingan antarperusahaan keamanan yang menekan harga kontrak agar lebih murah.
Kondisi ini menyebabkan sebagian besar satpam menerima gaji di bawah standar, meskipun jam kerja dan tanggung jawabnya tinggi.
6. Contoh Kisaran Gaji Satpam dan Perbandingan dengan UMR
Berikut ilustrasi rata-rata gaji satpam di beberapa kota besar dibandingkan dengan UMR 2025:
| Kota / Provinsi | UMR 2025 (Perkiraan) | Rata-rata Gaji Satpam | Selisih |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.067.381 | Rp4.500.000 | -Rp567.381 |
| Jawa Barat (Bandung) | Rp4.100.000 | Rp3.800.000 | -Rp300.000 |
| Banten (Tangerang) | Rp4.800.000 | Rp4.200.000 | -Rp600.000 |
| Jawa Tengah (Semarang) | Rp3.000.000 | Rp2.700.000 | -Rp300.000 |
| Jawa Timur (Surabaya) | Rp4.000.000 | Rp3.700.000 | -Rp300.000 |
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar satpam masih menerima upah di bawah UMR resmi, terutama di sektor outsourcing.
7. Langkah yang Bisa Ditempuh Satpam Jika Gaji di Bawah UMR
Pekerja keamanan yang merasa gajinya tidak sesuai dapat menempuh jalur hukum maupun administratif. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:
- Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat dengan bukti slip gaji dan kontrak kerja.
- Ajukan mediasi bipartit atau tripartit antara pekerja, perusahaan keamanan, dan perusahaan pengguna jasa.
- Jika tidak ada penyelesaian, ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
- Satpam juga bisa melapor ke serikat pekerja atau LBH Ketenagakerjaan untuk mendapatkan pendampingan hukum.
Perlu diketahui, pekerja tidak bisa dipecat secara sepihak hanya karena menuntut haknya — hal ini dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan.
8. Peran Pemerintah dan Pengawasan Lapangan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Dinas Tenaga Kerja daerah berperan penting dalam menegakkan aturan upah minimum.
Pengawasan rutin terhadap perusahaan outsourcing harus diperketat agar tidak terjadi pemotongan upah di luar ketentuan.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk menertibkan sistem tender jasa keamanan di instansi pemerintah maupun swasta, agar kontrak yang dibuat tetap memperhitungkan gaji sesuai UMR.
Lembaga pengguna jasa juga seharusnya ikut bertanggung jawab dengan memastikan perusahaan keamanan yang mereka tunjuk mematuhi aturan pengupahan nasional.
9. Pentingnya Sertifikasi Satpam untuk Meningkatkan Gaji
Salah satu cara agar satpam bisa mendapatkan penghasilan lebih baik adalah dengan memiliki sertifikat Gada Pratama atau Gada Madya.
Sertifikasi resmi dari Polri ini membuktikan bahwa satpam telah menjalani pelatihan dan memenuhi kompetensi keamanan profesional.
Perusahaan biasanya memberikan upah lebih tinggi kepada satpam bersertifikat, bahkan bisa melampaui UMR jika ditempatkan di objek vital seperti bank, kantor pemerintah, atau perusahaan multinasional.
10. Kesimpulan
Membayar gaji satpam di bawah UMR adalah tindakan melanggar hukum.
Undang-undang telah mengatur secara jelas bahwa setiap pekerja, termasuk satpam, berhak mendapatkan upah minimum sesuai ketentuan daerah.
Perusahaan outsourcing maupun pengguna jasa wajib menaati aturan tersebut untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan tenaga keamanan.
Jika pelanggaran masih terjadi, satpam berhak menuntut haknya melalui Disnaker atau Pengadilan Hubungan Industrial, dengan perlindungan hukum penuh dari negara.
Pemerintah diharapkan memperketat pengawasan dan memastikan bahwa profesi satpam — yang berperan penting dalam menjaga keamanan publik — mendapat penghargaan yang layak sesuai hukum dan kemanusiaan.
FAQ: Gaji Satpam di Bawah UMR
1. Apakah boleh gaji satpam di bawah UMR?
Tidak boleh. Itu melanggar Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
2. Siapa yang wajib membayar gaji satpam sesuai UMR?
Perusahaan penyedia jasa keamanan (outsourcing) sebagai pemberi kerja langsung.
3. Apakah satpam bisa melapor jika gajinya di bawah UMR?
Bisa. Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat dengan bukti gaji dan kontrak.
4. Apa sanksi bagi perusahaan yang melanggar UMR?
Pidana penjara 1–4 tahun dan denda hingga Rp400 juta.
5. Bagaimana cara agar gaji satpam naik?
Dapatkan sertifikat Gada Pratama, tingkatkan pengalaman kerja, dan pilih perusahaan yang patuh hukum.
